Penerimaan Mahasiswa Baru T.A 2017/2018

Penerimaan Mahasiswa Baru T.A 2017/2018

Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik ATI Padang T.A 2017/2018 Dibuka Secara Resmi Tanggal 2 Mei 2017 More »

Pemerintah Setujui ATIP Menjadi Politeknik ATI Padang

Pemerintah Setujui ATIP Menjadi Politeknik ATI Padang

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada 13 oktober 2014 telah menetapkan keputusan nomor 495/E/O/2014 tentang izin penyelenggaraan program-program studi program diploma tiga dalam rangka perubahan bentuk Akademi Teknologi Industri Padang(ATIP) mejadi Politeknik ATI Padang yang diselenggarakan oleh Kementrian Perindustrian. More »

8 Perguruan Tinggi Kemenperin menjadi Politeknik

8 Perguruan Tinggi Kemenperin menjadi Politeknik

Delapan akademi dan sekolah tinggi di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun ini ditargetkan berubah menjadi politeknik. “Pada tahun ini, Pendidikan Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan akan diubah menjadi Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. More »

Program Studi Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

Program Studi Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

Setelah menjadi Politeknik, program studi Manajemen Industri diubah menjadi Manajemen Logistik Industri Agro. Pengembanggan SDM profesional di bidang logistik menjadi sangat penting bagi perkembangan bisnis dan industri logistik di indonesia, khususnya dengan pengembangan sistem logistik nasional pada umunya. Diperkirakan kebutuhan ahli di bidang ini meningkat signifikan seiring laju pertumbuhan arus barang. More »

 

Overview Layanan Informasi Publik

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

  1. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi.
  2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasisecara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
  3. Pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas.
  4. Kewajiban badan publik untuk membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang perundangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.  Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi Publik yang berada di Badan Publik dan bertugas

  1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi:
    • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
    • Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    • Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
  2. Mengkoordinasikan penataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
  3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui Pengumuman (media yag menjangkau seluruh pemangku kepentingan) dan/atau permohonan.